Tax News

SF Consulting     12 Nov 2026

DJP Jabar II Perkuat Pemahaman Wajib Pajak Soal Kebijakan PSA

(Cirebon) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II menyosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 kepada wajib pajak dan konsultan pajak di wilayah Ciayumajakuning. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPP Pratama Cirebon Satu tersebut diikuti perwakilan wajib pajak dari wilayah kerja KPP Pratama Cirebon Satu, Cirebon Dua, Indramayu, dan Kuningan, termasuk Kabupaten Majalengka.
 
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, mengatakan sosialisasi secara tatap muka tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman teknis sekaligus memastikan kesiapan administrasi pelaku usaha dalam memanfaatkan kebijakan pengurangan sanksi administrasi (PSA). Edukasi serupa juga dilakukan secara bertahap melalui asistensi langsung di kantor pelayanan pajak (KPP) maupun kanal daring.
 
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, mengatakan kebijakan PSA merupakan bentuk relaksasi pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak sekaligus mendukung aktivitas perekonomian. Menurutnya, pengurangan sanksi administrasi diharapkan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara lebih optimal tanpa terbebani kewajiban denda.
 
Berdasarkan PMK-71 dan petunjuk teknis KEP-239/PJ/2026, wajib pajak yang memiliki Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan pokok pajak terutang berkesempatan memperoleh penghapusan sanksi administrasi hingga 100 % setelah melunasi pokok pajak. Sementara itu, untuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang hanya memuat sanksi tanpa pokok pajak, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi sebesar 90 % dengan membayar 10% dari sanksi terutang. Pengajuan fasilitas tersebut dapat dilakukan hingga 1 Oktober 2028, dengan persyaratan pembuktian kekhilafan yang disederhanakan melalui surat pernyataan bermeterai.
 
Dalam sesi diskusi, DJP menjelaskan bahwa besaran pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan tanggal pelunasan dan atau pelaporan SPT wajib pajak. Fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk ketetapan yang sebagian rekeningnya telah diblokir atau disita, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 36 UU KUP yang membatasi pengajuan maksimal dua kali untuk setiap ketetapan. Kanwil DJP Jawa Barat II pun mengimbau pelaku usaha di Cirebon Raya, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan untuk berkonsultasi melalui helpdesk KPP terdekat atau Account Representative (AR) masing-masing. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak mulai 8 Oktober 2026 DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administratif Hingga 100%

SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH