Tax News

SF Consulting     11 Nov 2026

DJP Papua-Maluku Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak

(Jayapura) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100 % melalui kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha sekaligus mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
 
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) mengimbau Wajib Pajak di wilayah Papua dan Maluku untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, sejumlah kategori pengurangan sanksi dapat dimanfaatkan hingga 31 Desember 2026.
 
Kepala Kanwil DJP Papabrama Ani Natalia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan. "Pemerintah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan keringanan sanksi administratif. Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Papua dan Maluku untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya," ungkap Ani dalam dialog interaktif di RRI Jayapura, yang dikutip pada Selasa (10/11).
 
Dia menjelaskan, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 berpeluang memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 %. Sementara itu, untuk kategori yang menerapkan pengurangan bertahap, besaran pengurangan turun menjadi 50 % pada Januari-Maret 2027 dan 25 % pada April-Juni 2027. Fasilitas ini antara lain berlaku bagi Wajib Pajak yang terlambat melaporkan atau membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT), menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), serta memiliki ketetapan atau utang pajak tertentu sesuai ketentuan.
 
Ani menegaskan, program PSA hanya memberikan keringanan atas sanksi administratif dan tidak menghapus pokok pajak. Meski batas pengajuan permohonan ditetapkan hingga 1 Oktober 2028, waktu pemenuhan persyaratan tetap menentukan besaran pengurangan yang diperoleh. DJP mengimbau Wajib Pajak memeriksa kewajibannya dan berkonsultasi melalui KPP atau KP2KP terdekat. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak mulai 8 Oktober 2026 DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administratif Hingga 100%

SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH