Tax News

SF Consulting     9 Nov 2026

Pemerintah Perluas Instrumen Penempatan DHE, Eksportir Punya Banyak Pilihan

(Jakarta) Pemerintah terus memperkuat stabilitas eksternal melalui penyempurnaan dua pilar kebijakan ekspor nasional, yakni Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui BUMN Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Persero. Sejumlah kebijakan baru disiapkan, mulai dari perluasan cakupan Pasal 18A PP 21/2026 menjadi tujuh negara dan kawasan mitra dengan 16 bank devisa penempatan, rencana relaksasi penukaran DHE ke rupiah, hingga pengoperasian penuh Portal DSI atau NADI pada 1 Januari 2027.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat struktur ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan meningkatkan cadangan devisa. Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Kebijakan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor (DSI) di Graha Sawala Kemenko Perekonomian.
 
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat struktur ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperkuat cadangan devisa, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Menko Airlangga yang dikutip pada Minggu (08/11).
 
Menko Airlangga menegaskan, kebijakan penempatan DHE SDA tidak berarti membekukan dana milik eksportir. Berdasarkan PP 2/2026, eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan memasukkan 100 % DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA. Untuk DHE nonmigas, penempatan dilakukan sebesar 100 % dengan jangka waktu paling singkat 12 bulan. Sementara itu, DHE migas wajib ditempatkan paling sedikit 30% selama minimal tiga bulan di bank devisa BUMN.
 
Selama masa penempatan, eksportir tetap dapat memanfaatkan DHE nonmigas untuk sejumlah kebutuhan, antara lain penukaran ke rupiah maksimal 50%, pembayaran pajak dan PNBP, pembagian dividen, serta pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman barang modal dan modal kerja dalam valuta asing sepanjang tetap berada di Reksus valas. “Perlu ditegaskan bahwa DHE tidak dibekukan. Sekali lagi, DHE tidak dibekukan,” tegas Menko Airlangga.
 
Selain melalui Reksus DHE SDA, eksportir memiliki sejumlah alternatif instrumen penempatan, seperti deposito perbankan, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta SUN dan SBSN valas. Dana yang ditempatkan juga dapat dimanfaatkan sebagai underlying transaksi swap lindung nilai dengan Bank Indonesia, agunan kredit rupiah, maupun transaksi FX swap dengan perbankan. Selain itu, perbankan dapat memperlakukan DHE SDA sebagai agunan tunai, sedangkan penyediaan dana yang dijamin DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sepanjang memenuhi persyaratan. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #ekspor #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak mulai 8 Oktober 2026 DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administratif Hingga 100%

SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH