Tax News

SF Consulting     27 Aug 2026

Pemerintah Perkuat Efisiensi Biaya Logistik Kargo Udara

(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin Sidang Aduan Kanal Debottlenecking ke-14 Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (26/08). Sidang tersebut membahas pengaduan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) terkait sejumlah hambatan dalam rantai logistik kargo udara.
 
Asperindo menyampaikan dua persoalan utama, yakni biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER), Jasa Terkait Bandar Udara (JASTER), serta Standard Ground Handling Agreement (SGHA). Selain itu, Asperindo menyoroti belum seragamnya standar perhitungan berat volumetrik kargo yang diterapkan oleh maskapai penerbangan.
 
Merespon aduan tersebut, Menkeu Purbaya menilai persoalan ini penting untuk segera ditangani karena berkaitan dengan upaya menekan biaya logistik, khususnya transportasi barang antarpulau. Menurutnya, biaya transportasi yang tinggi dapat membebani kegiatan distribusi barang di Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas dan bergantung pada konektivitas antarpulau. “Ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik. Apalagi kita banyak antar pulau kan, kalau nggak kan seperti yang dibilang tadi oleh anggota Asperindo, transportasi barang antar pulau jadi mahal,” ungkap Menkeu Purbaya pada Rabu (26/08).
 
Untuk itu, upaya pemecahan masalah melalui pembahasan pengaduan juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, dan pelaku usaha di sektor penerbangan dan logistik. Sejumlah pihak yang hadir antara lain Kementerian Perhubungan, KPPU, BPKN, Ombudsman, INACA, PT Integrasi Aviasi Solusi, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Gapura Angkasa, PT Jasa Angkasa Semesta, serta maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citilink.
 
Sebagai tindak lanjut, nantinya Kementerian Perhubungan akan mempercepat penyelesaian Peraturan Menteri Perhubungan terkait standardisasi komponen biaya kargo udara dan sinkronisasi proses bisnis. Regulasi ini diharapkan meningkatkan transparansi struktur biaya sekaligus mendorong efisiensi logistik. Hingga 26 Agustus 2026, Satgas P3M-PPE telah menerima 174 aduan dari dunia usaha yang ditindaklanjuti melalui sidang terbuka maupun rapat koordinasi, dengan sebagian telah diselesaikan dan lainnya masih dalam proses. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #logistik #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

PROTOCOL AMENDING IJEPA

SF consulting - Customs & Excise Newsletter August 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsaugust26 Visit our website ...

The New Corporate Reporting Dilemma Transparency, Compliance, and Confidentiality

SF Legal Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sfljuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH