Tax News

SF Consulting     30 Jun 2026

Surplus APBN Jawa Barat Ditopang Pertumbuhan Pajak Dan Ekonomi Daerah

(Bandung) Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Provinsi Jawa Barat hingga 31 Mei 2026 tetap menunjukkan kondisi yang kuat dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 15,55 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 60,66 triliun atau 32,18 % dari target, sementara realisasi belanja negara tercatat Rp 45,11 triliun atau 41,76 % dari pagu anggaran. Di tengah dinamika ekonomi global, kondisi ini mencerminkan ketahanan fiskal yang tetap terjaga.
 
Penerimaan negara hingga akhir Mei 2026 tumbuh 5,62 % secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 57,63 triliun atau meningkat 6,11 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi tipis sebesar 0,65 %. Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak dalam negeri tercatat Rp 4,66 triliun atau tumbuh 11,34 %, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 11,87 triliun namun mengalami penurunan 10,17 %.
 
Sejumlah sektor usaha menjadi motor utama pertumbuhan penerimaan pajak di Jawa Barat. Sektor keuangan dan asuransi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 40,31 %, disusul sektor transportasi dan pergudangan sebesar 28,17 %, jasa profesional sebesar 24,21 %, serta perdagangan sebesar 21,35 % yang didorong meningkatnya aktivitas menjelang Idul Adha dan libur panjang. Sementara itu, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan perpajakan dengan nilai Rp 21,62 triliun atau tumbuh 6,08 %.
 
Kinerja penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III juga menunjukkan tren positif. Hingga 31 Mei 2026, realisasi penerimaan neto mencapai Rp 12,68 triliun atau 34,9 % dari target dengan pertumbuhan 18,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh lonjakan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 46,3 %, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 31,8 %, serta PPN Dalam Negeri sebesar 22,1 %. Dari sisi sektoral, pertumbuhan didukung oleh sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, dan industri pengolahan. Sementara itu, realisasi restitusi mencapai Rp 1 triliun atau meningkat 9,3 % dibandingkan tahun sebelumnya.
 
Di sisi lain, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp 3,03 triliun atau 44,26 % dari target, namun mengalami kontraksi 2,93 % akibat penurunan penerimaan dari layanan Polri, jasa pelayanan pertanahan, serta penerimaan uang sitaan TPPU dan tindak pidana korupsi. Meski demikian, kondisi makro ekonomi Jawa Barat tetap solid dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 % pada triwulan I 2026, inflasi Mei yang terkendali di level 3,07 %, serta surplus neraca perdagangan mencapai US$ 8,90 miliar sepanjang Januari-April 2026. Pemerintah menegaskan APBN Regional Jawa Barat tetap berperan sebagai penyangga perekonomian sekaligus instrumen utama untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. (Rp)
  
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Amendment To The Criteria For Granting Reductions Of The Principal Rural And Urban Land and Building Tax (PBB-P2)

SFc Tax Newsletter June 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxjune2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

PP Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

SFc Business Process Newsletter June 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/bpojune2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH