Tax News

SF Consulting     29 Apr 2026

Satgas P3-MPPE Resmi Berjalan, Pemerintah Percepat Realisasi Program Ekonomi

(Jakarta) Pemerintah mengambil langkah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan membentuk satuan tugas khusus. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).
 
Dalam rapat perdana satgas tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa satgas ini bertugas mengakselerasi berbagai program strategis pemerintah. “Tugas Satgas ini adalah untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi, seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas Pemerintah, dan program utama beberapa Kementerian/Lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden,” ungkap Menko Airlangga yang dikutip pada Selasa (28/04).
 
Selain itu, satgas juga akan melakukan monitoring dan evaluasi serta mendorong terobosan kebijakan yang cepat dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, Satgas P3-MPPE dibagi ke dalam lima kelompok kerja (pokja). Pokja tersebut mencakup perumusan strategi pertumbuhan ekonomi, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan, dukungan regulasi dan kelembagaan, kerja sama perdagangan dan hubungan internasional, serta monitoring dan evaluasi program dan anggaran.
 
Satgas membahas sejumlah isu strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian. Pemerintah menyiapkan insentif berupa penurunan bea masuk impor LPG menjadi nol % untuk industri petrokimia, sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta yang pasokannya terganggu akibat dinamika global. Selain itu, bea masuk bahan baku plastik juga diturunkan menjadi nol % untuk sementara waktu selama enam bulan.
 
Pemerintah juga akan melakukan reformasi perizinan impor dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan transparansi. Langkah ini mencakup penyesuaian regulasi terkait pertimbangan teknis, revisi kebijakan impor, serta peningkatan transparansi sertifikasi SNI. Di sisi lain, kemudahan juga akan diberikan pada perizinan dasar seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk pengurusan KKPR dan RDTR digital yang akan diintegrasikan ke dalam sistem OSS guna mempercepat layanan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. (Rp)

Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #ekonomi #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Legal Insight for Film and Content Production

SF Legal Newsletter April 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sflapr2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Coretax Form, Fitur Tambahan Untuk Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

SFc Business Process Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH