Tax News

SF Consulting     15 Apr 2026

Pemerintah Rampungkan Dokumen Pembelaan Terkait Investigasi Dagang AS

(Jakarta) Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan dokumen submission comment sebagai respons atas investigasi dagang Section 301 yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR). Dokumen tersebut dijadwalkan diserahkan paling lambat 15 April 2026 dan tengah dirampungkan melalui koordinasi lintas kementerian sebagai upaya pembelaan terhadap tudingan dari otoritas dagang Amerika Serikat.
 
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah saat ini fokus menyelesaikan jawaban resmi atas penyelidikan tersebut. Penyusunan dokumen melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. “Ini sedang kita siapkan, dan kita diminta untuk merespons. Setelah itu akan kita submit, lalu kemungkinan ada investigasi lanjutan,” ungkap Menko Airlangga yang dikutip pada Selasa (15/04).
 
Menko Airlangga menjelaskan, dokumen tersebut akan menyoroti beberapa isu utama yang menjadi perhatian pihak Amerika Serikat, diantaranya terkait dugaan kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) pada sejumlah komoditas. Pemerintah menilai tudingan tersebut tidak sepenuhnya relevan, terutama untuk produk yang tidak memiliki penetrasi ekspor ke pasar AS, seperti komoditas semen.
 
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan klarifikasi atas dugaan penggunaan bahan baku impor yang dikaitkan dengan praktik kerja paksa (forced labor). Menurut Airlangga, rantai pasok industri nasional tetap mematuhi standar ketenagakerjaan internasional, sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam perdagangan global.
 
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa investigasi Section 301 berfokus pada komoditas tertentu, bukan pada regulasi domestik Indonesia. Pemerintah pun belum ingin berspekulasi mengenai potensi dampak lanjutan, termasuk kemungkinan kebijakan tarif. Melalui dokumen yang disusun secara komprehensif dan berbasis data, pemerintah berharap posisi Indonesia dapat dipahami secara objektif sehingga tidak memicu kebijakan yang merugikan kinerja ekspor nasional. (Rp)

Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #perdagangan #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Legal Insight for Film and Content Production

SF Legal Newsletter April 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sflapr2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Coretax Form, Fitur Tambahan Untuk Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

SFc Business Process Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH