Tax News

SF consulting     17 Nov 2025

Pemerintah Tunda Ekstensifikasi Cukai Dan Pilih Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi

(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah jenis pajak baru sebelum perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan 6 %. Kebijakan ini juga mencakup wacana pengenaan cukai pada produk diapers (popok) dan tisu basah yang belakangan menjadi perhatian publik. “Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan menambah pajak tambahan dulu,” ungkap Menkeu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, yang dikutip pada Minggu (16/11).
 
Wacana penerapan cukai tersebut muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029. Dalam beleid itu disebutkan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian atas potensi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, kepabeanan, dan cukai. Kajian tersebut mencakup kemungkinan penetapan Barang Kena Cukai (BKC) terhadap diapers, alat makan dan minum sekali pakai, serta ekstensifikasi cukai pada tisu basah.
 
Meski tercantum dalam PMK 70 tahun 2025 yang ditandatangani pada 10 Oktober lalu, Purbaya menegaskan bahwa rencana tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Ia memastikan pemerintah masih akan menunggu kondisi ekonomi benar-benar pulih sebelum mempertimbangkan perluasan sumber penerimaan negara. “Sebenarnya sekarang belum akan kami terapkan dalam waktu dekat,” sambung Purbaya.
 
Purbaya kembali menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 % menjadi syarat utama sebelum kebijakan perluasan pajak dijalankan. Menurutnya, stabilitas ekonomi perlu menjadi prioritas agar masyarakat tidak terbebani oleh pengenaan pajak baru. Karena itu, pemerintah masih memantau perkembangan dan belum mengambil langkah implementasi.
 
Sebelumnya, Purbaya sudah berulang kali menyampaikan bahwa penambahan jenis pajak baru dapat menekan pendapatan masyarakat setelah memenuhi kebutuhan pokok atau disposable income. Untuk itu, ia memilih strategi mendorong perputaran ekonomi sebagai cara meningkatkan penerimaan pajak, alih-alih menaikkan tarif atau memperluas objek pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #cukai #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Updates to the Ceisa 4.0 Implementation Module

SFc Customs & Excise Newsletter November 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsnov2025 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Follow-up on Concrete Data

SF Consulting's October 2025 Tax Newsletter Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxsoct25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH