Tax News

SF Consulting     27 Oct 2025

DJP Dan Kejaksaan Eksekusi Aset Terpidana Pajak Senilai Rp 16,69 Miliar

(Yogyakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kejaksaan Agung RI menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum di bidang perpajakan serta penyelamatan penerimaan negara. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta kekayaan terpidana perpajakan berinisial S di wilayah kerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.
 
Langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025 tanggal 10 April 2025 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari terpidana S. Dalam amar putusan, S diwajibkan membayar denda sebesar dua kali pajak terutang senilai Rp 16,69 miliar. Karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan bersama DJP melakukan penyitaan untuk menutup kerugian negara.
 
Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan terhadap sejumlah aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor milik terpidana. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan dengan pendampingan dari Direktorat Penegakan Hukum DJP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP D.I. Yogyakarta. Aset yang disita meliputi beberapa unit kendaraan di Kabupaten Kulonprogo, lima bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar, serta sembilan bidang tanah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
 
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP D.I. Yogyakarta, Dwi Hariyadi, menyebutkan bahwa pernyataan tersebut merupakan wujud nyata penegakan hukum perpajakan serta upaya penyelamatan penerimaan negara. “Setiap rupiah yang berhasil diamankan adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keuangan negara dan keadilan bagi masyarakat yang taat pajak,” ujarnya.
 
Melalui kegiatan ini, DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, jelas, dan benar, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Penegakan hukum ini diharapkan memberi efek jera bagi pelanggar sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews

#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Follow-up on Concrete Data

SF Consulting's October 2025 Tax Newsletter Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxsoct25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

A New Era for Tax Refunds in Indonesia

SFc Tax Newsletter September 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxsept25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH