Tax News

SF consulting     16 Oct 2025

Menkeu Purbaya Perpanjangan Insentif PPN DTP Perumahan Hingga 2027

(Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga tahun 2027. Kebijakan yang awalnya berlaku sampai 31 Desember 2026 itu akan diperpanjang satu tahun lagi. “Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026, awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” ungkap Menkeu Purbaya yang dikutip pada Rabu (15/10).
 
Menurut Purbaya, perpanjangan PPN DTP ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah serta mendorong pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda tinggi terhadap perekonomian. Pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP 100 % untuk pembelian rumah hingga harga Rp 5 miliar, dimana pembebasan PPN diberikan untuk Rp 2 miliar dari harga rumah tersebut. “Sektor properti ini punya multiplier effect yang besar, sehingga dukungan ini sangat strategis,” sambung Purbaya.
 
Program PPN DTP perumahan tersebut ditargetkan dapat dinikmati hingga 40.000 unit rumah setiap tahunnya. Purbaya menilai kebijakan ini akan menjadi dorongan baru bagi industri properti sekaligus memberikan stimulus tambahan bagi ekonomi nasional. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menambahkan, bahwa pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk memperjelas pelaksanaan fasilitas PPN DTP 100 % tersebut.
 
“Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat,” jelas Febrio. Ia menegaskan, PPN DTP perumahan merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2025, yang sebelumnya telah diperpanjang sampai 2026 dan kini kembali diperluas. Selain PPN DTP, Febrio juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 
Tahun ini, tersedia subsidi perumahan untuk 350.000 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan realisasi hingga saat ini mencapai 192.700 unit dan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun. Pemerintah juga melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi sekitar 40.000 unit rumah di seluruh Indonesia. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #insentifpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

A New Era for Tax Refunds in Indonesia

SFc Tax Newsletter September 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxsept25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Determination of Special Relationships and Transactions Influenced by Special Relationships

SFC Transfer Pricing Newsletter September 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/tpseptember2025 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH