SF consulting     17 Sep 2025

Pemerintah Luncurkan 8 Program Akselerasi Pembangunan Tahun Ini

(Jakarta) Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (16/09). Program-program ini mencakup sektor ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga regulasi.

Salah satu program yang segera diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP), dengan alokasi anggaran Rp 198 miliar.

Selain itu, pemerintah juga memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552 ribu pekerja. “Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja, dan ini diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (16/09).

Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir. Sebanyak 731 ribu pekerja akan mendapat potongan 50 % iuran, dengan total anggaran Rp 36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan juga diperluas dengan penurunan bunga kredit, untuk mendukung program penyediaan tiga juta rumah Presiden Prabowo.

Pemerintah turut menyiapkan program Padat Karya Tunai yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan pada September–Desember 2025. Program ini menargetkan lebih dari 609 ribu penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp 5,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mempercepat deregulasi melalui integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.

Selain itu, pemerintah juga akan memulai proyek percontohan pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta. Program ini nantinya diperluas ke sejumlah wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Menurut Airlangga, pendanaan tahap awal akan memanfaatkan anggaran yang tersedia di Jakarta serta dukungan dari sektor ekonomi kreatif. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #insentiffiskal #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024