Tax News

Harian Kontan     15 Aug 2016

BBJ Siapkan Penampung Tax Amnesty

YOGYAKARTA. PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX) menyiapkan produk baru untuk menampung dana repatriasi tax amnesty. Produk tersebut bakal diluncurkan dua bulan mendatang.
 
Direktur Utama BBJ Stephanus Paulus Lumintang mengaku tengah menanti aturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait mekanisme perdagangan produk ini. Pasalnya, pemerintah mengatur dana tax amnesty harus ditahan tiga tahun dalam instrumen investasi.
 
Untuk itu, nantinya akan ada akun spesifi k bagi investor repatriasi. "Yang jelas ini merupakan produk baru yang belum ada sebelumnya, produk ini kami siapkan dari awal tahun dan sekarang sudah 80%," ujar Paulus.
 
Menurut dia, produk ini bisa menjadi alternatif investasi, sehingga akan menarik investor. Menurut Paulus, tanggapan pasar terhadap produk ini sangat positif. "Meskipun belum resmi, kami telah melakukan test the water ke member dan responsnya cukup positif," papar Paulus.
 
Dari Rp 1.000 triliun dana repatriasi yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia, dia yakin, ada sebagian yang masuk ke industri berjangka, yakni sekitar Rp 5 triliun hingga akhir tahun ini. Menurut Paulus, masuknya dana repatriasi baru bisa dilihat pada bulan Oktober.
 
Kepala Bappebti Bachrul Chairi mengaku tengah menggodok aturan terkait produk untuk menampung dana tax amnesty. Targetnya, aturan ini akan diluncurkan tahun ini. "Dalam dua bulan ini diperkirakan sudah keluar," ujar Bachrul.
 
Nantinya, seluruh produk multilateral komoditas seperti kopi, kakao, olein dan crude palm oil (CPO) boleh menampung dana repatriasi. Selain itu, multilateral emas juga akan diperbolehkan. Namun, dana repatriasi tidak boleh untuk sistem perdagangan alternatif (SPA). "Sedangkan untuk ICDX produk timah juga bisa berjalan untuk repatriasi," ujar dia.
 
Kenaikan transaksi
 
Sementara itu, BBJ juga tengah merevitalisasi dua kontrak, yakni penyaluran amanat luar negeri serta kontrak berjangka indeks emas. "Keduanya akan diluncurkan pada Agustus dan September ini," ujar Paulus.
 
Pada tahun 2016, Bappebti menargetkan peningkatan transaksi multilateral sebesar 15% sampai 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, total transaksi multilatera tercatat sebesar Rp 19,3 triliun atau naik 15% dari tahun 2014. ”Kami yakin, 2016 bisa naik sampai 16%," kata Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu.
 
Pantas menambahkan, bahwa industri perdagangan berjangka di Indonesia aman untuk investasi. Sejumlah perangkat hukum juga sudah tersedia sehingga masyarakat tak perlu khawatir dalam bertransaksi. Kementerian Perdagangan juga secara serius mengawasi transaksi perdagangan berjangka.
 
”Bursa berjangka masih belum optimal dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai sarana lindung nilai bagi usahanya," katanya.
 
Setidaknya ada tiga payung hukum dalam perdagangan berjangka, yaitu UU No. 10 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 9 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, serta Keputusan Menteri Perdagangan No. 650/MPP/Kep/10/2014 tentang Pasar Lelang Forward Komoditi Agro.

Peraturan DJP No. PER-6 Tahun 2026

SFc Transfer Pricing Newsletter - May 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmay2026id Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

DGT Regulation No.PER-6 Year 2026

SFc Transfer Pricing Newsletter - May 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmay2026en Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH