Dalam Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Perpajakan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik dari luar maupun dalam negeri. Mengacu ...

Bisnis, SEMARANG — Konsensus atau kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan Omnibus Law Perpajakan. Dalam draf Omnibus Law ...

Bisnis, JAKARTA — Penerimaan negara dari hasil upaya ekstra atau extra effort ekstensifikasi pajak masih belum maksimal. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Kemeterian Keuangan Angin Prayitno Aji ...

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah menyederhanakan mekanisme Electronic Filing Identification Number (EFIN), dengan hanya menggunakan telepon genggam. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi mengatakan ...

Pemerintah harus menanggung konsekuensi yang berat sejalan dengan banyaknya insentif yang diberikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Pasalnya, insentif itu ...

WE Online, Jakarta - Saat ini para pemangku kepentingan di sektor perdagangan berjangka komoditas terus berupaya mendorong pemerintah terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaksi derivatif. PT Kliring ...

D irektorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan surat edaran terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Surat Edaran Direktur Jenderal pajak No. SE-02/PJ/2020 menyebutkan saat ini terdapat ketidakseragaman perlakuan pengkreditan pajak masukan ...