Rancangan "Omnibus Law" Perpajakan memuat rencana memajaki perdagangan melalui sistem elektronik. Termasuk pajak penghasilan atas kegiatan melalui sistem elektronik oleh perusahaan asing. JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang atau ...

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakini langkah pemerintah pusat merancang omnibus law perpajakan tak berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan investasi maupun penerimaan asli daerah melalui pajak. ...

Bisnis, JAKARTA — Ekono- mi Jepang dihantui kemungkinan resesi akibat kenaikan pajak penjualan pada kuartal IV/2019. Produk domestik bruto Jepang menyusut 6,3% secara tahunan dari kuartal sebelumnya, penurunan terbesar ...

Dalam Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Perpajakan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik dari luar maupun dalam negeri. Mengacu ...

Bisnis, SEMARANG — Konsensus atau kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan Omnibus Law Perpajakan. Dalam draf Omnibus Law ...

Bisnis, JAKARTA — Penerimaan negara dari hasil upaya ekstra atau extra effort ekstensifikasi pajak masih belum maksimal. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Kemeterian Keuangan Angin Prayitno Aji ...

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah menyederhanakan mekanisme Electronic Filing Identification Number (EFIN), dengan hanya menggunakan telepon genggam. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi mengatakan ...