SF consulting     29 Aug 2022

Kanwil DJP Jateng II Ajak UMKM Naik Kelas Dengan UU Ciptaker

(Surakarta) Berbagai kemudahan perpajakan bagi sektor usaha, dipastikan akan diberikan melalui perangkat peraturan baru, seperti Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Seperti yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah ...

Harian Bisnis Indonesia     29 Aug 2022

Subsidi Energi Dalam Satire Sri Mulyani

Suara lantang disertai muka serius tampak dari wajah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akhir pekan lalu. Dengan penuh keseriusan, Bu Menkeu bak memimpin orkestrasi untuk menciptakan kantata penuh satire ...

SF consulting     26 Aug 2022

Kanwil DJP Jaktim Sita Serentak 29 Aset Penunggak Pajak

(Jakarta) Demi terus mendorong kepatuhan pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur melakukan Penyitaan Serentak atas aset wajib pajak/Penanggung Pajak, yang didapati belum melunasi utang pajaknya. Kegiatan penyitaan ...

kontan.co.id     26 Aug 2022

Alasan Korlantas Polri Usulkan Hapus Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA . Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan. Menurut Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Yusri Yunus, usulan ...

kontan.co.id     26 Aug 2022

Ada Usulan Hapus Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA . Korlantas Polri mengusulkan penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah setuju dengan usulan ...

cnbcindonesia.com     25 Aug 2022

Sekarang Sanksi Pajak Pakai Acuan Suku Bunga BI

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengunakan perhitungan pengenaan sanksi administrasi perpajakan dengan perhitungan baru dengan mengunakan acuan pada suku bunga acuan Bank Indonesia ...

bisnis.com     24 Aug 2022

Pajak Progresif dan Biaya Balik Nama Kendaraan Diusulkan Dihapus

Penghapusan pajak progresif hingga pemutihan bisa mendorong masyarakat membayar pajak secara berkelanjutan. Masyarakat juga tidak praktik menghindari pajak. Bisnis.com , DENPASAR – Tim pembina samsat yang terdiri dari Polri, ...


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024