Tax News

SF consulting     22 May 2025

Kementerian Investasi Akan Evaluasi Aturan Kemitraan Investor

(Jakarta) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana merevisi aturan pelaksanaan kemitraan antara investor dengan pengusaha lokal di daerah. Dikutip dari Bisnis.com, BKPM menilai langkah ini akan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, serta memberikan kepastian usaha bagi kegiatan penanaman modal yang masuk ke daerah.
 
Sebelumnya aturan kemitraan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini mewajibkan investor memberikan porsi kemitraan sebesar 1 % hingga 2 % kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Eddy Junaedi menyebutkan bahwa aturan ini akan dievaluasi kembali dan terbuka terhadap masukan dari dunia usaha maupun pemerintah daerah.
 
“Pak Menteri [Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani] kemarin juga sampaikan kita akan revisi juga, evaluasi juga nanti. Kita terbuka untuk masukan dari dunia usaha dan pemerintah setempat juga nanti bisa kasih masukan perusahaan lokal mana yang bisa diikutsertakan dari kemitraan dengan investor tadi,’ ungkap Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Eddy Junaedi dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) pada Rabu (21/05). 
 
Eddy menambahkan, revisi aturan juga menanggapi berbagai dinamika di lapangan, termasuk kasus dugaan pemalakan proyek strategis nasional di Cilegon Banten, yang sempat ramai akibat ulah oknum pengusaha lokal. Dalam investasi pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) senilai Rp 15 triliun itu, perhitungan kemitraan dengan pengusaha lokal dipastikan juga sudah diterapkan meski masih dalam sektor non-teknologi.
 
Dalam pelaksanaan di lapangan, investor masih diperbolehkan menggandeng mitra non-lokal apabila teknologi yang dibutuhkan belum tersedia di daerah. Namun, Eddy menegaskan, untuk proyek yang berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan dan energi, partisipasi pengusaha lokal tetap dapat dioptimalkan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. (Rp)

Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #investasi #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Regulation of the Directorate General of Taxes No. 9 Year 2025

SFc Tax Newsletter November 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxnov2025 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Updates to the Ceisa 4.0 Implementation Module

SFc Customs & Excise Newsletter November 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsnov2025 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH