Bisnis, MAKASSAR — Industri pengolahan berpotensi menjadi salah satu sektor penopang penerimaan pajak di Sulawesi Selatan.
Pada Januari–Juli 2023, sektor tersebut tercatat telah berkontribusi sebesar Rp690 miliar terhadap total realisasi pajak di wilayah itu.
Sektor ini menjadi kontributor terbesar ketiga dengan andil mencapai 10% dari total realisasi pajak pada periode tersebut. Realisasi penerimaan pajak dari industri pengolahan mampu tumbuh kuat hingga 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Marsuki mengungkapkan penarikan pajak dari sektor industri pengolahan di Sulsel sebenarnya bisa lebih dioptimalkan karena sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut melimpah.
Jika investasi untuk pembangunan dan pengembangan industri pengolahan dapat lebih digenjot, dia optimistis realisasi penerimaan pajak di Sulsel akan bertumpu pada industri pengolahan.
“Tentu tidak bisa langsung jadi yang terbesar, tapi perlahan saya yakin bisa menjadi sektor paling tinggi dalam hal penerimaan pajak. Tinggal bagaimana bisa dikelola dengan maksimal,” ungkapnya, Selasa (15/8).
Marsuki menjelaskan, beberapa industri pengolahan yang potensial dikembangkan di Sulsel antara lain makanan, perikanan dan pertanian. Di sektor perikanan, jelanya, Sulsel merupakan penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.
“Bahkan di Takalar sebagai kabupaten penghasil rumput laut terbesar di Sulsel, belum memiliki industri pengolahan. Tentunya investasi pengolahan rumput laut di kabupaten itu akan sangat potensial,” jelasnya.
Di sektor pertanian, kata Marsuki, Sulsel dikenal sebagai penghasil padi keempat terbesar di Indonesia.
“Sementara dari industri pengolahan makanan, ikan kaleng begitu potensial karena produksi ikan yang besar. Jadi banyak sekali yang belum dimaksimalkan di Sulsel ini,” paparnya.
Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra Soebagio menerangkan, sektor paling besar menyumbang penerimaan pajak di Sulsel hingga Juli 2023 adalah perdagangan yakni sebesar Rp1,63 triliun atau berkontribusi 23% bagi total realisasi pajak. Selanjutnya, sektor administrasi pemerintahan dengan penerimaan sebesar Rp1,25 triliun (18%), jasa keuangan dan asuransi Rp580 miliar (8%), dan pertambangan sebesar Rp56 triliun (8%). (Nugroho Nafika Kassa)
SFc Customs Newsletter February 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sfcustomsjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SF Consulting Tax Newsletter January 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sftaxjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan soal viralnya potongan pajak THR yang lebih besar akibat penerapan PPh 21 skema TER. Bisnis.com ...
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut meningkat sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencapai kemajuan signifikan dalam pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor ...
(Jakarta) Dirjen Bea Cukai, Askolani menjelaskan aturan terbaru mengenai barang bawaan penumpang yang menuai kritik. Aturan yang tercantum dalam ...
(Jakarta) Kinerja perpajakan DKI Jakarta telah mencapai angka signifikan sebesar Rp 179,85 Triliun hingga akhir Februari 2024. Di tengah ...
(Medan) Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, mendapat izin fasilitas Tempat Penimbunan Berikat ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17020.23 |
USD | 15594 |
GBP | 19926.95 |
AUD | 10286.43 |
SGD | 11692.11 |
* Rupiah |
Berlaku : 20 Mar 2024 - 26 Mar 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDELAPAN
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR ...