SF consulting     17 Jan 2022

Kemenkeu Minta BUMN Penerima PMN penuhi KPI Yang Ditetapkan

(Jakarta) Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN, sejak tahun lalu Kementerian Keuangan mewajibkan adanya Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama bagi BUMN atau BLU yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal tersebut untuk memastikan good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 
“KPI ini dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN/Lembaga penerima PMN dengan Kementerian terkait yang menaunginya, sebagai bentuk komitmen dari manajemen BUMN untuk mencapai target serta bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana APBN,” ungkap Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Tri Wahyuningsih yang dikutip pada Minggu (16/01).
 
KPI khusus PMN tersebut meliputi dua hal utama, yaitu output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholders, baik itu BUMN/Lembaga-nya maupun yang lebih penting masyarakat.
 
Target KPI PMN baik dalam bentuk output maupun outcome disesuaikan dengan kegiatan atau proyek BUMN masing-masing. Target output antara lain target realisasi fisik pembangunan proyek, rasio elektrifikasi, serta penggunaan dana PMN sesuai peruntukannya. Sedangkan, outcome seperti target penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan produk lokal/UMKM, serta peningkatan kunjungan wisatawan. (Rp)

Konsultan pajak
www.sfgroup.id
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #penyertaanmodalnegara #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 15444.68
USD 14682
GBP 18234.11
AUD 10289.79
SGD 10592.07
* Rupiah

Berlaku : 25 May 2022 - 31 May 2022