Bisnis, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai aturan turunan dari UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara molor.
Awalnya, Kementerian Investasi/BKPM selaku regulator menargetkan penerbitan PP itu pada bulan ini.
Akan tetapi, seiring dengan proses sinkronisasi yang berlarut, beleid itu diundangkan pada bulan depan.
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan sinkronisasi itu antara lain perihal jenis insentif yang akan diberikan kepada investor di pusat pemerintahan baru.
Selain itu, pelonggaran masa hak guna usaha (HGU) hingga 95 tahun serta hak guna bangunan (HGB) maksimal hingga 80 tahun.
“Ada bagian yang harus kita sinkronisasi sehingga kita perlu waktu tambahan sekitar 2 minggu,” kata Bahlil, Senin (26/9).
Dia menambahkan rancangan PP itu memang akan mengakomodasi beragam insentif dalam rangka menarik minat bagi investor.
Di antaranya tax holiday yang menjadi stimulus andalan pun tetap tersaji bagi investor. Selain menambah pilihan insentif, pemerintah akan menerapkan jangka waktu lebih panjang untuk fasilitas tax holiday dibandingkan dengan ketentuan yang saat ini berlaku.
Fasilitas fiskal lainnya adalah super tax deduction, pembebasan bea masuk, hingga fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor.
“Kalau kita mau mereka masuk cepat [ke IKN] dengan kondisi yang masih belum banyak orang yang mau, maka insentifnya harus kita kasih lebih dibandingkan dengan daerah yang sudah berkembang,” ujar Bahlil.
Dihubungi terpisah, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM, Yuliot mengatakan pemerintah juga akan menyediakan lahan bagi investor di sektor infrastruktur.
“Untuk menjadikan IKN sebagai pertumbuhan ekonomi dan lokasi investasi terbaik, perlu banyak kemudahan dan fasilitas dibandingkan dengan kawasan lain,” katanya.
Berkaca pada jenis fasilitas dan rencana yang disiapkan itu, maka IKN Nusantara ke depan tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan baru, juga sentra manufaktur nasional. (Ni Luh Anggela)
SFc Customs Newsletter February 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sfcustomsjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SF Consulting Tax Newsletter January 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sftaxjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan soal viralnya potongan pajak THR yang lebih besar akibat penerapan PPh 21 skema TER. Bisnis.com ...
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut meningkat sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencapai kemajuan signifikan dalam pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor ...
(Jakarta) Dirjen Bea Cukai, Askolani menjelaskan aturan terbaru mengenai barang bawaan penumpang yang menuai kritik. Aturan yang tercantum dalam ...
(Jakarta) Kinerja perpajakan DKI Jakarta telah mencapai angka signifikan sebesar Rp 179,85 Triliun hingga akhir Februari 2024. Di tengah ...
(Medan) Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, mendapat izin fasilitas Tempat Penimbunan Berikat ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...