Harian Bisnis Indonesia     27 Sep 2022

Penerbitan PP Mundur

Bisnis, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai aturan turunan dari UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara molor.

Awalnya, Kementerian Investasi/BKPM selaku regulator menargetkan penerbitan PP itu pada bulan ini.

Akan tetapi, seiring dengan proses sinkronisasi yang berlarut, beleid itu diundangkan pada bulan depan.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan sinkronisasi itu antara lain perihal jenis insentif yang akan diberikan kepada investor di pusat pemerintahan baru.

Selain itu, pelonggaran masa hak guna usaha (HGU) hingga 95 tahun serta hak guna bangunan (HGB) maksimal hingga 80 tahun.

“Ada bagian yang harus kita sinkronisasi sehingga kita perlu waktu tambahan sekitar 2 minggu,” kata Bahlil, Senin (26/9).

Dia menambahkan rancangan PP itu memang akan mengakomodasi beragam insentif dalam rangka menarik minat bagi investor.

Di antaranya tax holiday yang menjadi stimulus andalan pun tetap tersaji bagi investor. Selain menambah pilihan insentif, pemerintah akan menerapkan jangka waktu lebih panjang untuk fasilitas tax holiday dibandingkan dengan ketentuan yang saat ini berlaku.

Fasilitas fiskal lainnya adalah super tax deduction, pembebasan bea masuk, hingga fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor.

“Kalau kita mau mereka masuk cepat [ke IKN] dengan kondisi yang masih belum banyak orang yang mau, maka insentifnya harus kita kasih lebih dibandingkan dengan daerah yang sudah berkembang,” ujar Bahlil.

Dihubungi terpisah, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM, Yuliot mengatakan pemerintah juga akan menyediakan lahan bagi investor di sektor infrastruktur.

“Untuk menjadikan IKN sebagai pertumbuhan ekonomi dan lokasi investasi terbaik, perlu banyak kemudahan dan fasilitas dibandingkan dengan kawasan lain,” katanya.

Berkaca pada jenis fasilitas dan rencana yang disiapkan itu, maka IKN Nusantara ke depan tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan baru, juga sentra manufaktur nasional. (Ni Luh Anggela)


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024