SF consulting     15 Oct 2021

UU HPP Arahkan DJP Untuk Perkuat Peran PPN

(Jakarta) Pemerintah mengubah pendekatan penguatan fungsi APBN, untuk terus mendukung reformasi struktural. Salah satunya dengan mengubah cara pandang kebijakan pendapatan negara, usai disahkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP, Kementerian Keuangan memperkuat sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar lebih berkeadilan dan mampu mengkapitalisasi potensi ekonomi ke depan.
 
“Pokok perubahan PPN dalam UU HPP yang krusial adalah perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN secara bertahap, dan penerapan PPN final,” ungkap Dirjen Pajak Suryo Utomo yang dikutip pada Kamis (14/10). Suryo menjelaskan bahwa perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN, ditujukan agar fasilitas PPN lebih adil dan tepat sasaran.
 
Apa yang dibidik dalam penguatan peran PPN didasarkan atas terus bertumbuhnya kelompok kelas menengah (middle-class) dengan proporsi konsumsi yang cukup besar sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, UU HPP menjadi cukup krusial untuk memanfaatkan peluang bertumbuhnya kelompok middle-class tersebut. Namun dengan mempertimbangkan banyak masukan masyarakat, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak seperti, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN.
 
Dalam UU HPP ditetapkan kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 % mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 % paling lambat 1 Januari 2025. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang semakin membaik serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
 
Memperkuat peran PPN juga diimbangi dengan insentif yang diberikan pemerintah melalui jenis pajak tersebut. Dalam catatan Kementerian Keuangan, fasilitas PPN mendominasi belanja perpajakan (tax expenditure) setiap tahunnya. Pada tahun 2020 belanja perpajakan atau pajak yang ditanggung pemerintah dalam PPN mencapai Rp 140,4 triliun atau sekitar 60 % dari total belanja perpajakan sebesar Rp 234,9 triliun. Di mana sekitar Rp 40,6 triliun berasal dari kebijakan pengecualian pemungutan PPN oleh pengusaha kecil. (Rp)

Konsultan pajak
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #uuhpp #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16044.36
USD 14272
GBP 19056.28
AUD 10264.85
SGD 10436.42
* Rupiah

Berlaku : 1 Dec 2021 - 7 Dec 2021